Tangerang, infopasar.id – Pemerintah Kota Tangerang semakin serius memperketat standar kualitas produk lokal demi memberikan jaminan keamanan bagi konsumen luas.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Rabu (06/05/2026), pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk tidak lagi sekadar berproduksi, tetapi juga memenuhi standarisasi global.
Langkah strategis ini diambil agar produk kreatif Kota Tangerang memiliki nilai tawar tinggi dan mampu menembus ketatnya seleksi pasar nasional hingga internasional.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, A.P., M.Si., yang secara resmi membuka agenda tersebut, menekankan bahwa legalitas adalah perisai sekaligus fondasi utama dalam berbisnis.
Menurutnya, dokumen resmi bukan hanya syarat administratif, melainkan bukti tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas barang yang mereka tawarkan.
Dengan dukungan legalitas yang kuat, pemerintah ingin memastikan UMKM lokal dapat tumbuh lebih cepat tanpa terganjal masalah hukum atau penolakan pasar di masa depan.
Dalam forum yang dihadiri ratusan pelaku usaha tersebut, Maryono menggarisbawahi kemudahan akses perizinan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pemkot Tangerang telah menjalin kolaborasi erat dengan DPMPTSP untuk menyediakan layanan yang fleksibel, baik secara daring maupun pendampingan langsung di pusat layanan publik.
Transformasi digital ini sengaja dirancang untuk meruntuhkan tembok birokrasi, sehingga para pelaku usaha kecil dapat memperoleh identitas resmi perusahaan mereka dengan proses yang transparan dan akuntabel.
Pembinaan kali ini pun berkembang lebih spesifik pada aspek sertifikasi halal yang menjadi tuntutan utama konsumen masa kini.
Maryono menjelaskan bahwa pemenuhan standar halal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan krusial untuk memenangkan kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas merek.
Melalui Bimtek ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai prosedur sertifikasi agar produk inovasi mereka mendapatkan pengakuan resmi secara kelembagaan maupun kualitas keamanan pangan.
Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Dr. Ir. R. Sugihharto Achmad Bagdja, M.Si., menambahkan bahwa pemerintah memberikan pendampingan komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.
Tak hanya NIB, DPMPTSP juga aktif memfasilitasi pengurusan izin edar dari BPOM serta PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Fasilitasi ini bertujuan agar produk-produk unggulan dari Tangerang memenuhi standar industri yang ketat, sehingga layak bersaing berdampingan dengan produk manufaktur besar di pasar modern.
Sugiharto juga memberikan jaminan bahwa seluruh proses pengurusan izin kini telah disederhanakan dan dipastikan berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
Selama seluruh persyaratan teknis terpenuhi, pelaku usaha dapat segera memiliki payung hukum yang sah untuk menunjang aktivitas pemasaran secara profesional.
Hal ini membuka peluang lebar bagi UMKM untuk masuk ke jaringan ritel modern maupun platform e-commerce global yang mensyaratkan kelengkapan dokumen legalitas.
Melalui sinergi antara kemudahan perizinan dan penguatan standar kualitas produk, Kota Tangerang optimis dapat mencetak eksportir baru dari sektor UMKM.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal dan mendampingi para pelaku usaha hingga produk lokal benar-benar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Dengan persiapan yang matang ini, UMKM Kota Tangerang diharapkan tidak hanya bertahan di tengah kompetisi, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam rantai pasok ekonomi nasional.
