Jakarta, infopasar.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan mempercepat mandatori campuran bioetanol 10% pada bensin (E10) mulai tahun ini, memotong jalur target awal yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2027.
Keputusan strategis ini menegaskan ambisi besar pemerintah untuk segera melepaskan diri dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Melalui percepatan ini, Indonesia bersiap melakukan lompatan besar dalam peta jalan transisi energi bersih nasional.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
Di hadapan para menterinya, Kepala Negara menekankan bahwa percepatan implementasi E10 bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kedaulatan energi.
Langkah ini juga dinilai sebagai komitmen nyata dalam mengurangi emisi karbon secara signifikan dari sektor transportasi.
Perubahan target yang maju satu tahun lebih awal ini tentu menuntut kesiapan kilat dari sektor hulu hingga hilir. Kementerian terkait dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi kini dihadapkan pada tugas besar untuk mengamankan pasokan bahan baku bioetanol, khususnya yang bersumber dari tebu dan komoditas pertanian lainnya.
Infrastruktur distribusi dan kesiapan industri otomotif domestik juga langsung menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan dalam waktu beberapa bulan ke depan.
Melalui kebijakan agresif ini, pemerintah optimistis dapat menghemat devisa negara dalam jumlah masif yang selama ini tersedot untuk belanja BBM fosil asing.
Selain memberikan dampak positif bagi stabilitas fiskal, percepatan mandatori E10 ini diharapkan mampu menggairahkan sektor agroindustri lokal melalui penyerapan hasil panen petani secara maksimal.
