Jakarta , infopasar.id – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menilai kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai momentum untuk membebaskan masyarakat bawah dari lingkaran kemiskinan sistemik.
Langkah strategis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dipandang bukan sekadar program ekonomi biasa, melainkan sebuah penjelmaan revolusi ekonomi rakyat yang konkret.
Selama puluhan tahun, perputaran uang di tingkat akar rumput kerap tersedot ke pusat dan ke luar negeri, tanpa memberi dampak kesejahteraan yang adil bagi masyarakat lokal.
Ketua Umum APKLI-P, Dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa puluhan juta warga di pedesaan dan kawasan padat perkotaan saat ini masih terjerat oleh praktik rentenir, pinjol, hingga judi online.
Fenomena sosial-ekonomi yang merusak ini terus membuat masyarakat kecil terjerembab dalam kemiskinan yang seolah tanpa ujung.
Oleh karena itu, APKLI-P menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kesuksesan KDKMP di seluruh penjuru tanah air demi menyelamatkan ekonomi moral dan finansial rakyat.
Program unggulan ini diyakini mampu menjadi instrumen kuat untuk memotong rantai ketidakadilan ekonomi yang menjepit petani, peternak, nelayan, dan pelaku industri rumah tangga.
Melalui pengelolaan potensi lokal yang terintegrasi, KDKMP diproyeksikan dapat menahan perputaran uang tetap berada di daerah.
Ekosistem ekonomi rakyat yang kuat ini sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Dalam cetak birunya, KDKMP akan mengemban peran vital sebagai hub (pusat penghubung) yang menyatukan berbagai kekuatan ekonomi di tingkat desa dan gang-gang kota.
Sebagai agregator dan kolaborator, koperasi ini memastikan distribusi hasil produksi berjalan lebih adil, transparan, dan menguntungkan bagi produsen kecil.
Pola hubungan yang sehat ini diharapkan mampu menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mewujudkan pemerataan sandang, pangan, dan papan yang merata bagi seluruh rakyat.
Lebih jauh, kehadiran KDKMP juga dirancang untuk mengamankan pasokan dan rantai distribusi bagi para pelaku usaha mikro seperti warung kelontong dan pedagang kaki lima.
Koperasi ini bertindak sebagai pusat penyedia bahan baku murah sekaligus wadah penampung produk lokal.
Gagasan mengenai fungsi strategis KDKMP sebagai pusat distribusi nasional ini sebelumnya telah disampaikan dan disambut positif oleh Menteri Koperasi dalam agenda audiensi resmi pada awal tahun 2026.
Mengingat besarnya potensi perputaran ekonomi yang dibidik Presiden Prabowo—yakni mencapai Rp 223 triliun per tahun maka tata kelola KDKMP menuntut komitmen kebersihan yang mutlak.
APKLI-P mengingatkan bahwa proyek nasional ini tidak boleh gagal akibat praktik korupsi, kongkalikong, maupun penyalahgunaan wewenang.
Pengelolaan koperasi wajib mengedepankan prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta berbasis pada kalkulasi bisnis yang matang agar tidak mengulangi kesalahan program program masa lalu.
Menutup keterangannya, Ali Mahsun mengingatkan pesan Presiden Prabowo agar pembangunan KDKMP dilakukan secara bertahap dan cermat berdasarkan kearifan lokal masing-masing wilayah, tanpa perlu terburu-buru.
Mandat kepala negara yang mewajibkan penyaluran barang bersubsidi melalui Koperasi Merah Putih harus dikawal ketat agar tepat sasaran.
Keberhasilan revolusi ekonomi ini diyakini sudah di depan mata, selama seluruh elemen konsisten menjaga integritas dan fokus pada penguatan ekonomi rakyat kecil.
