Jakarta, infopasar.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri tengah menyelidiki dugaan penyelewengan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini diambil setelah otoritas pangan mencurigai adanya pola pemesanan stok yang tidak wajar selama periode Oktober hingga November 2026.
Kecurigaan semakin diperkuat bahwa harga beras di sejumlah wilayah masih tetap tinggi meskipun pasokan beras subsidi telah digelontorkan secara masif ke pasaran.
Penyelidikan saat ini difokuskan pada jaringan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Berdasarkan data Bapanas, penyaluran beras SPHP melalui RPK mencatatkan porsi yang sangat besar, yakni mencapai 46,2 ribu ton atau hampir 30 persen dari total realisasi penugasan tambahan per awal November 2026.
Tingginya frekuensi pemesanan berulang dalam kurun waktu dua hingga tiga hari oleh oknum mitra RPK tertentu dinilai janggal dan berpotensi menjadi celah penyimpangan distribusi.
Selain masalah manajemen stok, Bapanas bersama kepolisian juga mendalami berbagai laporan mengenai praktik pengoplosan beras subsidi.
Beberapa kasus besar telah diungkap di lapangan, termasuk penyalahgunaan 600 ton beras SPHP di Jakarta Timur yang kemasan aslinya dibongkar dan dikemas ulang untuk dijual dengan label premium seharga Rp17.000 per kilogram.
Praktik serupa berupa pengemasan ulang dan pengoplosan juga ditemukan oleh kepolisian di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.
Untuk menekan kerugian negara dan memastikan hak masyarakat berpendapatan rendah terpenuhi, Bapanas meminta Bulog memperketat sistem digitalisasi pemesanan dan pengawasan di tingkat daerah.
