Jakarta, infopasar.id – Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Komisariat Kehutanan (PP KAGAMAHUT) menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal 1447 H sekaligus ajang “Ngobras” (Ngobrol Bareng Senior) yang berlangsung khidmat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 14 April 2026.
Acara yang dimulai pukul 18.22 WIB ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring antar-rima rimbawan lintas generasi, di mana sekitar 300 peserta hadir memadati ruangan untuk saling bermaafan serta berbagi pengalaman strategis dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan.
Turut Hadir :
a. Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M., IPU (Anggota DPR RI Komisi IV / Ketua Dewan Penasehat PP KAGAMAHUT)
b. Ir. Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E., IPU (Sekretaris Jenderal APHI)
c. Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc. (Pakar Konservasi)
d. Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU (Dekan Fakultas Kehutanan UGM)
e. Dr. Ir. Johan Setiawan, S.Hut., M.Sc., IPU (Moderator)
Statement:
Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M., IPU (Anggota DPR RI Komisi IV / Ketua Dewan Penasehat PP KAGAMAHUT)
– Alumni Fakultas Kehutanan UGM memiliki potensi besar untuk berkiprah di tingkat kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan dorongan bersama agar ke depan semakin banyak alumni yang mampu menempati posisi strategis, mulai dari kepala daerah hingga jabatan nasional seperti menteri.
– Selama ini keterwakilan alumni kehutanan UGM di tingkat kementerian masih sangat terbatas. Hal ini menjadi refleksi sekaligus tantangan bagi generasi muda alumni untuk lebih aktif dan berani masuk ke ruang-ruang strategis dalam pemerintahan.
– Ditekankan pentingnya semangat perjuangan kolektif antar alumni. Keberhasilan tidak bisa dicapai secara individu, melainkan melalui kerja sama, jejaring, dan dukungan satu sama lain untuk mendorong peran alumni di berbagai sektor.
– Aktivitas dan keterlibatan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan kontribusi seseorang. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang tetap aktif setelah pensiun cenderung lebih sehat dan memiliki umur produktif yang lebih panjang.
– Diperlukan kepedulian bersama dalam menjaga integritas dan nama baik sesama alumni, khususnya yang berada di posisi strategis. Jika terdapat permasalahan, perlu diingatkan dan dibina secara internal agar tidak berdampak luas terhadap institusi maupun jaringan alumni.
– Dalam konteks kebijakan nasional, sektor kehutanan perlu mendapatkan perhatian yang lebih kuat, termasuk dalam penguatan kelembagaan dan dukungan politik. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif alumni dalam proses pengambilan kebijakan.
– Peran politik menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah perwakilan yang memiliki latar belakang kehutanan di lembaga legislatif, khususnya di DPR RI, agar kepentingan sektor kehutanan dapat diperjuangkan secara optimal.
– Untuk memperkuat posisi tersebut, diperlukan strategi jangka panjang dengan mendorong kaderisasi dan partisipasi alumni dalam politik, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI.
– Dalam proses legislasi, kekuatan kolektif di parlemen sangat menentukan. Kehadiran minimal sejumlah anggota di komisi terkait, seperti Komisi IV DPR RI, dinilai penting agar kebijakan yang berkaitan dengan kehutanan dapat dikawal dengan baik.
– Selain sektor kehutanan, koordinasi dengan sektor lain seperti pertanian juga perlu diperkuat, mengingat adanya keterkaitan erat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.
– Secara keseluruhan, diperlukan sinergi antara birokrasi, legislatif, dan alumni di berbagai sektor untuk memperkuat posisi kehutanan dalam pembangunan nasional serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dr. (HC). Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc. (Pakar Konservasi)
– Pengalaman panjang sebagai rimbawan menunjukkan bahwa kerja di sektor kehutanan tidak dapat dilakukan secara individual. Kolaborasi lintas pihak merupakan suatu keniscayaan, baik antar institusi, antar generasi, maupun antar sektor.
– Nilai integritas dan konsistensi dalam bekerja menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan. Hubungan profesional yang dibangun dengan kejujuran dan komitmen terbukti mampu bertahan lama dan menghasilkan kerja sama yang berkelanjutan.
– Rimbawan perlu memiliki keberanian untuk melakukan refleksi dan koreksi diri. Dalam berbagai peristiwa bencana lingkungan yang terjadi, termasuk banjir dan longsor, perlu diakui bahwa terdapat kontribusi kesalahan dalam tata kelola yang harus diperbaiki bersama.
– Namun demikian, tidak semua persoalan kerusakan lingkungan dapat dibebankan kepada rimbawan semata. Terdapat faktor kebijakan lintas sektor yang turut memengaruhi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adil dan komprehensif dalam melihat akar masalah.
– Tantangan utama ke depan adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada tekanan terhadap sumber daya alam, khususnya hutan. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat menuntut adanya strategi pengelolaan hutan yang lebih bijak dan berkelanjutan.
– Oleh karena itu, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan (scientific-based policy) menjadi sangat penting. Pengelolaan hutan harus didasarkan pada data, riset, dan teknologi mutakhir agar dapat menentukan secara tepat kawasan yang harus dilindungi dan kawasan yang dapat dimanfaatkan.
– Hutan alam tropis Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi, tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan generasi mendatang. Fungsi ekologisnya yang kompleks menjadikannya aset strategis yang harus dijaga secara serius.
– Perkembangan teknologi saat ini sebenarnya telah memungkinkan untuk melakukan zonasi yang lebih akurat, yakni memilah wilayah yang harus dilindungi secara ketat dan wilayah yang dapat digunakan untuk pembangunan secara terbatas dan terkontrol.
– Permasalahan yang terjadi selama ini adalah masih adanya praktik pengelolaan yang tidak berbasis perencanaan yang matang, sehingga seringkali terjadi eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
– Dalam konteks ini, rimbawan diharapkan tampil lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan koreksi terhadap kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
– Ditekankan pula bahwa pengelolaan tata ruang dan penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari peran sektor lain, seperti kementerian yang menangani agraria dan tata ruang. Kurangnya koordinasi lintas sektor seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron.
– Dalam beberapa kasus, rimbawan justru menjadi pihak yang disalahkan, sementara aktor lain yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan tidak mendapatkan sorotan yang seimbang. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan advokasi yang lebih kuat dari kalangan rimbawan.
– Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peran strategis rimbawan di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pembentukan pusat-pusat kajian atau unit kerja yang fokus pada pengelolaan lanskap dan mitigasi bencana berbasis kehutanan.
– Secara keseluruhan, tantangan ke depan menuntut rimbawan untuk lebih adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, serta mampu bekerja secara kolaboratif guna memastikan keberlanjutan hutan Indonesia di tengah tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk.
Ir. Purwadi Soeprihanto, S.Hut., M.E., IPU (Sekretaris Jenderal APHI)
– Kalau kita bicara kehutanan, saya termasuk yang pernah merasakan masa-masa kejayaan itu, terutama di era 80 sampai 90-an. Waktu itu sektor kehutanan, khususnya berbasis kayu alam, benar-benar menjadi tulang punggung. Industri hidup, ekonomi bergerak. Tapi sekarang kita harus jujur, kondisi itu sudah berubah. Kontribusi hutan alam tidak lagi sebesar dulu.
– Nah, di situ saya melihat ada persoalan mendasar. Kita selama ini terlalu bertumpu pada ekstraksi kayu. Padahal ke depan, kalau kita masih pakai cara lama, kita pasti kalah. Maka kita harus ubah cara pandang. Hutan tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai sumber kayu, tapi sebagai ekosistem yang punya banyak nilai.
– Makanya saya mendorong konsep multiusaha kehutanan. Artinya, kita tidak hanya bicara kayu, tapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, termasuk potensi seperti ekowisata, bahkan perdagangan karbon. Tapi saya ingatkan juga, jangan semua dibawa ke karbon. Jasa lingkungan itu luas, ada banyak nilai lain yang bisa dikembangkan.
– Kemudian, sering sekali kalau ada banjir, longsor, yang disalahkan kehutanan. Padahal tidak sesederhana itu. Kita perlu melihat persoalan secara utuh, berbasis data dan ilmu. Jangan sampai kita menyederhanakan masalah, karena itu justru tidak menyelesaikan akar persoalan.
– Di sisi lain, konservasi tetap penting. Kita tidak boleh meninggalkan prinsip menjaga hutan dan tanah. Tapi bagaimana caranya? Ya harus ada keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Itu yang harus kita cari formulanya bersama.
– Karena saya yakin, persoalan kehutanan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi. Pemerintah, swasta, BUMN, akademisi, sampai masyarakat, semua harus terlibat. Termasuk alumni kehutanan, kita punya tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi.
– Kuncinya apa? Saya kira ada tiga: inovasi, kreativitas, dan pantang menyerah. Kita harus berani keluar dari pola lama. Kalau kita lihat negara seperti Korea Selatan, mereka bisa maju bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena mereka mau berubah, kerja keras, dan punya tata kelola yang baik.
– Saya kira itu pelajaran penting buat kita. Bahwa perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi sektor kehutanan ini ke depan sangat bergantung pada bagaimana kita berani bertransformasi.
– Dan tentu, perubahan ini juga harus didukung kebijakan. Harus ada insentif, regulasi yang tepat, dan keberpihakan pemerintah. Kalau itu berjalan, saya yakin kehutanan Indonesia bisa bangkit lagi, tapi dengan wajah yang baru yang lebih berkelanjutan dan lebih kuat.
Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU (Dekan Fakultas Kehutanan UGM)
– Di Fakultas Kehutanan UGM, kami itu setiap lima tahun sekali selalu melakukan evaluasi kurikulum. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar kami lihat dari banyak aspek, termasuk dari kualitas dan kiprah alumni di lapangan. Apakah kurikulum yang kita susun masih relevan dengan kebutuhan zaman atau tidak.
– Sempat muncul pertanyaan, apakah kurikulum ini perlu diubah secara radikal untuk mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi setelah kami cermati, ternyata kurikulum yang ada selama ini sudah cukup kuat. Kita lihat sendiri, alumni kehutanan UGM itu banyak yang berhasil, ada yang menjadi pejabat negara, menteri, wakil menteri, politisi, dan berbagai posisi strategis lainnya. Artinya, secara karakter dan fondasi keilmuan, kurikulum kita sudah terbukti mampu melahirkan SDM yang unggul.
– Namun demikian, kami juga menyadari masih ada kekurangan. Salah satunya adalah belum banyaknya alumni yang menjadi entrepreneur. Ini yang sedang kami dorong ke depan. Kami ingin lulusan kehutanan tidak hanya kuat di birokrasi atau akademik, tapi juga mampu menjadi pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan sektor kehutanan secara mandiri dan inovatif.
– Kalau kita bicara kehutanan 10, 20, atau 30 tahun ke depan, jujur saja, itu tidak mudah diprediksi. Dunia sedang mengalami disrupsi teknologi yang sangat cepat. Banyak jenis pekerjaan yang mungkin akan hilang, tapi saya yakin satu hal: rimbawan tidak akan pernah hilang. Peran kita justru akan semakin penting.
– Hanya saja, kita harus beradaptasi. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Selama ini, praktik kehutanan kita masih banyak yang konvensional, misalnya sangat bergantung pada musim dalam penanaman. Ke depan, kita harus masuk ke pendekatan yang lebih berbasis teknologi, data, dan inovasi.
– Karena itu, kami mulai merumuskan apa yang disebut sebagai future skills bagi rimbawan. Seorang rimbawan ke depan tidak cukup hanya memahami teknis kehutanan, tapi juga harus menguasai hal lain. Harus paham lingkungan secara komprehensif, paham tata ruang, bahkan paham politik, karena kebijakan sangat menentukan arah pengelolaan hutan.
– Selain itu, rimbawan juga harus punya jiwa kewirausahaan. Harus bisa melihat peluang, mengembangkan usaha berbasis kehutanan, dan tidak hanya bergantung pada sektor formal. Ini penting agar sektor kehutanan bisa berkembang lebih dinamis.
– Jadi, ke depan kami akan terus mengembangkan kurikulum yang adaptif, yang mampu menjawab tantangan zaman. Tapi tentu ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Perlu masukan dari para alumni, praktisi, pemerintah, dan semua pihak, agar pendidikan kehutanan benar-benar bisa menghasilkan lulusan yang siap menghadapi masa depan.
Dr. Dwi Januanto Nugroho (Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada)
– Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi lintas generasi alumni, dari senior hingga yang lebih muda, baik yang hadir langsung maupun daring. Kehadiran berbagai unsur, mulai dari birokrat, akademisi, profesional, hingga aktivis, menunjukkan bahwa jaringan alumni UGM tersebar luas dan tetap terhubung dalam satu ikatan kebersamaan.
– Dalam situasi yang serba terbatas, termasuk efisiensi dan berbagai kendala teknis, kita diingatkan pentingnya kesabaran sebagai nilai dasar. Kesabaran bukan hanya sikap personal, tetapi bagian dari proses pembelajaran yang terus-menerus, diuji dalam kondisi yang sering tidak ideal, dan menjadi fondasi dalam menjaga soliditas bersama.
– Alumni UGM memiliki keragaman karakter dan peran. Ada yang tetap idealis dalam jalur pengabdian, ada yang fokus pada dunia profesional, dan ada pula yang berkiprah di berbagai sektor dengan dinamika masing-masing. Perbedaan ini bukan kelemahan, melainkan realitas yang memperkaya kekuatan kolektif alumni.
– Jejaring alumni yang tersebar di berbagai sektor menjadi modal besar untuk mendorong kolaborasi. Kekuatan utama bukan hanya pada kapasitas individu, tetapi pada kemampuan untuk bekerja sama, saling mengisi, dan menghasilkan sinergi, di mana kolaborasi mampu melahirkan nilai yang lebih besar daripada sekadar kerja sendiri-sendiri.
– Dengan potensi tersebut, alumni UGM diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Baik melalui peran di pemerintahan, dunia usaha, akademik, maupun masyarakat sipil, seluruhnya dapat diarahkan untuk mendorong pembangunan yang lebih baik, dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar UGM.
Rohmat Marzuki (Wakil Menteri Kehutanan)
– Pertemuan halal bihalal ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan membangun kekompakan antar alumni, khususnya keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat jejaring dan solidaritas lintas generasi.
– Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu alumni dari berbagai disiplin ilmu. Nilai-nilai guyub, rukun, migunani menjadi fondasi utama yang harus terus dijaga dan dihidupkan dalam setiap kontribusi alumni, baik di tingkat lokal maupun nasional.
– Alumni kehutanan tidak hanya berbicara soal hutan sebagai sumber daya alam, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu keberlanjutan ekologi, keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, serta masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, peran rimbawan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut.
– Setiap alumni UGM memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai yang ditanamkan selama masa pendidikan, seperti integritas, ketekunan, dan semangat belajar, harus terus dijaga dan diwujudkan dalam berbagai peran di masyarakat.
– Diperlukan penguatan inovasi dalam sektor kehutanan, termasuk pemanfaatan sumber daya secara kreatif dan berkelanjutan. Contohnya adalah inovasi pemanfaatan kayu hasil bencana untuk kebutuhan konstruksi sederhana, serta teknologi rehabilitasi lahan pascabencana seperti longsor. Inovasi semacam ini perlu terus dikembangkan untuk menjawab tantangan di lapangan.
– Alumni diharapkan menjadi agen perubahan di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, akademisi, BUMN, maupun masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola kehutanan yang lebih baik dan berkelanjutan.
– Tantangan perubahan iklim, bencana alam seperti banjir dan longsor, serta kerusakan lingkungan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan. Pendekatan pengelolaan hutan harus berbasis lanskap dan terintegrasi, tidak terkotak-kotak antar sektor atau unit kerja, serta didukung oleh kebijakan terpadu seperti one policy.
– Revisi Undang-Undang Kehutanan menjadi hal yang krusial sebagai dasar hukum baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Proses ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPR, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.
– Program perhutanan sosial yang telah berjalan luas perlu diperkuat melalui pendampingan di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan program tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
– Pada akhirnya, semangat rimbawan UGM harus kembali pada tiga pilar utama, yaitu guyub (kebersamaan), rukun (keselarasan), dan migunani (memberi manfaat). Ketiga nilai ini menjadi pedoman dalam bekerja, berkontribusi, dan mengabdi untuk menjaga hutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
